Pilkada Lewat DPRD, Lembaga Survey Bangkrut

Akhirnya terjawab sudah kenapa banyak pengamat politik atau lembaga studi politik atau lembaga survey macam Hanta Yudha yang ngotot pilkada tetap langsung dipilih rakyat walaupun hasilnya ratusan kepala daerah kena kasus korupsi.

Ternyata mereka punya kepentingan, yaitu sumber mata pencaharian mereka akan hilang.

Dengan pilkada lewat DPRD yang akan menghemat uang negara 42 Trilyun, maka pengguna jasa lembaga survey politik akan sepi alias akan bangkrut.

Oh makanya mereka pada ngotot ya..pilkada langsung.. ternyata ujung-ujungnya urusan perut mereka juga.


Adapun pandangan yang lebih negarawan disampaikan oleh ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa diwawancarai oleh Wartawan MetroTV tentang RUU Pilkada, berikut petikannya:

Banyak tekanan dari masyarakat yang masih menginginkan Pilkada dipilih secara langsung?
Masyarakat yang mana? Saya terima dari MUI , PBNU, Muhammadiyah, Persatuan ormas Islam, Kajian Lemhannas, Forum Rektor. Pada intinya mereka minta Pilkada melalui DPRD.

Apa ini tidak membalikan ke jaman Orde Baru?
Silahkan saja kalau mau berasumsi seperti itu, kalau menurut saya tidak. Ini kembali ke Demokrasi Pancasila.

Kalau soal kebaikan dan keburukannya seperti apa?

Kalau Pilkada secara langsung keburukanya , pertama biaya besar, kedua rusaknya pranata sosial di masyarakat yang sudah terbangun sebelum kemerdekaan, ketiga penyelenggara pemilu ternyata semakin tidak independen, keempat pemilih tidak semakin cerdas malah pragmatis, kelima orang yang terpilih adalah yang memiliki kekayaan, kekuasaan dan popularitas semata, keenam hasil kajian Pemerintah (Kemendagri) tentang 205 kepala daerah hasil Pilkada secara langsung yang terkena kasus hukum akibat tindak pidana korupsi yang ternyata tersandera oleh para pemodal (cukong). Selengkapnya









Hanta Yudha