Cara Jamkesmas Menjadi BPJS Agar Tetap Gratis

-
Banyak sekali warga miskin bingung ketika datang ke rumah sakit tidak dapat menggunakan kartu jamkesmas yang dimiliki.

Usut punya usut, ternyata sekarang eranya adalah BPJS. Sejak 01 Januari 2014 seluruh jaminan kesehatan di negeri ini disatu kelola oleh BPJS. Baik itu Askes, Jamsostek kesehatan dan Jamkesmas.


Bagi para peserta eks Jamkesmas memang secara otomatis bisa menjadi peserta BPJS tetapi ternyata harus melalui prosedur verifikasi lagi. Hal inilah yang menurut saya kurang disosialisasikan oleh pemerintah/BPJS sendiri.

Kepesertaan Jamkesmas secara otomatis akan berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Namun harus mengurusnya terlebih dahulu ke kantor BPJS. Di kantor BPJS Kesehatan, pemegang kartu Jamkesmas diminta menunjukkan kartunya, kemudian petugas akan melakukan verifikasi data.

Kalau masyarakat masih ragu-ragu, bisa langsung mengklarifikasinya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kota masing-masing.

Comments

  1. obat penyakit arthritis leher8 July 2014 at 23:08

    terima kasih banyak gan atas informasinya
    http://obatpenyakitarthritisleher.wordpress.com/index.php/obat-penyakit-arthritis-leher-www-obat-penyakit-arthritis-leher-wordpress-com/

    ReplyDelete
  2. obat infeksi rahim22 August 2014 at 19:28

    mantap banget nih infonya,, terima kasih atas pencerahanya gan http://obatinpeksirahim.wordpress.com/index.php/obat-inpeksi-rahim-www-obat-inpeksi-rahim-wordpress-com/

    ReplyDelete
  3. Obat Osteoporosis Tradisional7 September 2014 at 21:48

    Informasi terpercaya tentang obat osteoporosis tradisional herbal alami ada di sini. Untuk selengkapnya silahkan kunjungi http://wp.me/51RJv/index.php/wp.me/51RJv-www-wp.me/51RJv/

    ReplyDelete
  4. Obat Mata Glaukoma Tradisional28 September 2014 at 22:54

    salam blogger gan http://obatmataglaukomatradisionalblog.wordpress.com/index.php/obat-mata-glaukoma-tradisional-www-obat-mata-glaukoma-tradisional-wordpress-com/

    ReplyDelete

Post a Comment

Weblog ini dikunjungi ribuan orang tiap harinya. Terima Kasih atas Kunjungan Anda. Berikan kritik, saran, dan/atau tanggapanmu di kolom komentar. :-)

Popular posts from this blog

Video Malam Pertama Jodha Jalal Tanpa Sensor

-
Image
Seperti kita ketahui, Jodha akhirnya telah luluh dan mau bermalam pertama dengan Jalal. Hal ini terjadi di episode 246 ANTV. Namun sayang ANTV melakukan sensor yang sangat ketat. Hampir semua bagian romantis itu dipotong oleh tim sensor ANTV. Bagi yang penasaran dengan malam pertama Jalal Jodha episode 246 yang tanpa sensor bisa lihat si video di bawah ini:
Baca Selengkapnya »

Daftar Alamat Kanwil dan KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

-
Bagi yang butuh informasi alamat Kantor Lelang Negara di sini nih saya sajikan, lengkap seluruh Indonesia: Kantor Wilayah I Banda Aceh Jl. Tengku Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Banda Aceh 23001 Nanggroe Aceh Darussalam Telp. (0651) 28220, (0651) 28217 Fax . (0651) 28217   KPKNL BANDA ACEH Jl. Sultan Malikul Saleh No. 53-55 Lamlagang Banda Aceh Telp. (0651) 25292, (0651) 22362 Fax. (0651) 31121   KPKNL LHOKSEUMAWE Jl. Darussalam No. 3 Lhokseumawe Telp. (0645) 631600 Fax. (0645) 631234    
Baca Selengkapnya »

UU KUP UU PPh UU PPSP UU PPN dalam bahasa inggris (in english)

-
Mau nerjemahin undang undang dalam bahasa inggris bingung?berikut beberapa istilah undang-undang pajak dalam bahasa inggris. INDONESIAN TAXATION LAWS There are eight basic taxation laws in Indonesia  : Law regarding Taxation General Provisions and Procedures ( Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan or UU KUP)  Number 6 of 1983 as thirdly amended by the Law Number 28 of 2007.   Law regarding Income Tax  ( Undang-undang Pajak Penghasilan  or  UU PPh) Number 7 of 1983 as thirdly amended by Law Number 17 of 2000. Law regarding Value Added Tax (VAT) on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods ( Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  or  UU PPN/PPn BM ) Number 8 of 1983 as secondly amended by Law Number 18 of 2000. Law regarding Land and Building Tax  ( Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan  or  UU PBB ) Number 12 of 1985 as firstly amended by the Law Number 12 of 1994. Law regarding Tax Collection
Baca Selengkapnya »