Posts

Showing posts with the label Jokowi

Syarat Mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Bagaimana cara agar bisa menerima KIP, KIS dan KKS? Banyak yang bertanya-tanya apa Syarat Mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Presiden Joko Widodo memenuhi janji kampanye nya bagi bagi kartu jika terpilih. Secara resmi Presiden Joko Wi telah melaunching tiga kartu yang katanya sakti. Tiga kartu itu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Banyak yang bertanya bagaimana cara atau syarat agar bisa mendapatkan ketiga kartu yang katanya sakti mandaraguna tersebut? Ternyata tak sulit untuk mendapatkan tiga kartu itu.

Ketika Menteri Susi Merokok DI Depan Umum

Image
Menteri Susi dikritik Ketika Menteri Susi Merokok DI Depan Umum. Ya iyalah...Menteri kan public figure. Menjadi panutan. Jadi ingat suatu ketika pesepakbola     Fabregas dan Wilshere yang tertangkap kamera merokok di depan umum saat liburan. langsung tuh dikritik banyak pihak. Termasuk Jose Mourinho . "Apa yang dilakukan pesepakbola, jutaan dan jutaan orang menyaksikan, banyak anak-anak melihat. Saya jelas bukan ahlinya, tapi saya tidak berpikir kalau pesepakbola merekok bersama teman-temannya saat libur musim panas akan memengaruhi performanya. Yang terpengaruh adalah anak-anak yang ada di rumah yang akan mengatakan 'jika para pesepakbola merokok maka saya boleh merokok dan itu bukan masalah'. Itu lebih ke konsekuensi sosial dibanding konsekuensi psikologis," nasihat jose untuk   Fabregas dan Wilshere yang tertangkap kamera merokok di depan umum.

SBY Setuju Gubernur Dipilih DPRD

Image
Dalam tayangan wawancara di situs jejaring sosial Youtube atas nama "Suara Demokrat", SBY merespons secara lugas soal perkembangan terkini termasuk polemik RUU Pilkada. Dalam wawancara tersebut SBY dianggap mengisyaratkan mendukung Pilkada langsung. "Bagaimana kalau mempertahankan langsung tapi ekses kita cegah dan hilangkan dalam UU baru," kata SBY. Menurut SBY, pihaknya memikirkan agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung namun dampak negatif harus dibenahi.

Ganjar Pranowo terlibat korupsi e-KTP ...?

Image
"Nyanyian Nazar" tentang pihak-pihak yang kecipratan proyek e-KTP menyentuh nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar yang dikelompokkan dalam alur distribusi uang pada kotak kedua berjudul "Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang terlibat menerima dana"disebut menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Selain Ganjar, nama lain pada kotak ini adalah politisi Golkar Haeruman Harahap. Dalam dokumen yang dibawa penasihat hukum Nazaruddin, Elza Syarief saat keluar dari Gedung KPK, Selasa (27/8) tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek e-KTP.

Presiden Terpilih dan Harapan Yang Sirna

Image
Baru kali ini, presiden terpilih tapi lebih dari 1/2 masyarakat Indonesia tidak gembira dan menyambut dengan gegap gempita. Pasalnya presiden terpilih dengan pemilu bermasalah. Lihat saja keputusan DKPP. Pemilu di Papua seharusnya diulang tuh karena salah prosedur. Daerah lain mungkin juga tapi sayang bukti yang dikumpulkan kubu Prabowo dianggap masih kurang.  Selain itu selisih kemenangan presiden terpilih juga kalah oleh jumlah golput yang mencapai hampir 25% suara.  Suka tidak suka fotonya presiden terpilih akan dipajang di kantor-kantor dan di gedung-gedung pemerintahan. Bagi yang tidak kerja kantoran pasti bersyukur karena tidak ada kewajiban masang dan melihat fotonya.

(Video) Berita TV One Yang Membuat PDIP Ngamuk

Silahkan anda nilai sendiri..apakah pantas PDIP mengamuk? Kenapa kita tidak bertanya benarkah berita ini, PDIP belajar dari partai komunis cina? Apa jawaban dari PDIP? Adakah?

Dewan Pers: Boleh Menulis Kampanye Negatif

Jakarta ( ANTARA News ) - Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara mengatakan, media massa boleh memuat berita dan artikel kampanye negatif yang dilontarkan oleh pasangan Capres dan Cawapres kepada pasangan lainnya, sepanjang didukung data dan fakta. "Kode etik membolehkan sepanjang kampanye negatif tersebut dibuat wartawan dalam bentuk berita ataupun artikel , sebab masyarakat juga perlu tahu yang sebenarnya terjadi," kata Leo Batubara pada Diskusi Pilpres dan Netralitas Pers di Jakarta, Kamis.