PKS Jogja Pertahankan 24 Kursi DPRD II Jogja

-
Dari hasil real Count PKS DIY meraih 24 kursi DPRD se-DIY.
Sleman 6 kursi,
Kota Yogya 4 kursi,
Bantul 4 kursi,
Kulonprogo 5 kursi
dan Gunungkidul 5 kursi.
Pencapaian ini sama dengan hasil perolehan 2009.

Sedang untuk tingkat propinsi, PKS memperoleh 5 kursi DPRD Propinsi DIY atau hilang 1 kursi dibanding 2009.


Untuk tingkat pusat, PKS DIY berhasil mempertahankan 1 kursi DPR RI yang dulu Agus Purnomo sekarang diganti DR Sukamta.

Comments

Post a Comment

Weblog ini dikunjungi ribuan orang tiap harinya. Terima Kasih atas Kunjungan Anda. Berikan kritik, saran, dan/atau tanggapanmu di kolom komentar. :-)

Popular posts from this blog

Video Malam Pertama Jodha Jalal Tanpa Sensor

-
Image
Seperti kita ketahui, Jodha akhirnya telah luluh dan mau bermalam pertama dengan Jalal. Hal ini terjadi di episode 246 ANTV. Namun sayang ANTV melakukan sensor yang sangat ketat. Hampir semua bagian romantis itu dipotong oleh tim sensor ANTV. Bagi yang penasaran dengan malam pertama Jalal Jodha episode 246 yang tanpa sensor bisa lihat si video di bawah ini:
Baca Selengkapnya »

Daftar Alamat Kanwil dan KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

-
Bagi yang butuh informasi alamat Kantor Lelang Negara di sini nih saya sajikan, lengkap seluruh Indonesia: Kantor Wilayah I Banda Aceh Jl. Tengku Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Banda Aceh 23001 Nanggroe Aceh Darussalam Telp. (0651) 28220, (0651) 28217 Fax . (0651) 28217   KPKNL BANDA ACEH Jl. Sultan Malikul Saleh No. 53-55 Lamlagang Banda Aceh Telp. (0651) 25292, (0651) 22362 Fax. (0651) 31121   KPKNL LHOKSEUMAWE Jl. Darussalam No. 3 Lhokseumawe Telp. (0645) 631600 Fax. (0645) 631234    
Baca Selengkapnya »

UU KUP UU PPh UU PPSP UU PPN dalam bahasa inggris (in english)

-
Mau nerjemahin undang undang dalam bahasa inggris bingung?berikut beberapa istilah undang-undang pajak dalam bahasa inggris. INDONESIAN TAXATION LAWS There are eight basic taxation laws in Indonesia  : Law regarding Taxation General Provisions and Procedures ( Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan or UU KUP)  Number 6 of 1983 as thirdly amended by the Law Number 28 of 2007.   Law regarding Income Tax  ( Undang-undang Pajak Penghasilan  or  UU PPh) Number 7 of 1983 as thirdly amended by Law Number 17 of 2000. Law regarding Value Added Tax (VAT) on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods ( Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  or  UU PPN/PPn BM ) Number 8 of 1983 as secondly amended by Law Number 18 of 2000. Law regarding Land and Building Tax  ( Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan  or  UU PBB ) Number 12 of 1985 as firstly amended by the Law Number 12 of 1994. Law regarding Tax Collection
Baca Selengkapnya »