Daftar UMK Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015:

-


Gubernur Jateng Ganjar melalui Keputusan Gubernur Jateng No.560/85/2014  telah menetapkan UMK 2015 untuk 35 kabupaten/kota di Jateng  20 November 2014.

UMK tertinggi berada di Upah Minimum Kota Semarang, UMK paling rendah di Upah Minimum Kabupaten Cilacap wilayah Barat dan Banyumas


Daftar UMK Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015:
1. Upah Minimum Kota Semarang Rp 1.685.000
2. Upah Minimum Kabupaten Demak Rp 1.535.000
3. Upah Minimum Kabupaten Kendal Rp 1.383.000
4. Upah Minimum Kabupaten Semarang Rp 1.419.000
5. Upah Minimum Kota Salatiga Rp 1.287.000
6. Upah Minimum Kabupaten Grobogan Rp 1.160.000
7. Upah Minimum Kabupaten Blora Rp 1.180.000
8. Upah Minimum Kabupaten Kudus Rp 1.380.000
9. Upah Minimum Kabupaten Jepara Rp 1.150.000
10. Upah Minimum Kabupaten Pati Rp 1.176.500
11. Upah Minimum Kabupaten Rembang Rp 1.120.000
12. Upah Minimum Kabupaten Boyolali Rp 1.197.800
13. Upah Minimum Kota Surakarta Rp 1.222.400
14. Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo Rp 1.223.000
15. Upah Minimum Kabupaten Sragen Rp 1.105.000
16. Upah Minimum Kabupaten Karanganyar Rp 1.226.000
17. Upah Minimum Kabupaten Wonogiri Rp 1.101.000
18. Upah Minimum Kabupaten Klaten Rp 1.170.000
19. Upah Minimum Kota Magelang Rp 1.211.000
20. Upah Minimum Kabupaten Magelang Rp 1.255.000
21. Upah Minimum Kabupaten Purworejo Rp 1.165.000
22. Upah Minimum Kabupaten Temanggung Rp 1.178.000
23. Upah Minimum Kabupaten Wonosobo Rp 1.166.000
24. Upah Minimum Kabupaten Kebumen Rp 1.157.000
25. Upah Minimum Kabupaten Banyumas Rp 1.100.000
26. Upah Minimum Kabupaten Cilacap:
- Wilayah Upah Minimum Kota Rp 1.287.000
- Wilayah Timur Rp 1.200.000
- Wilayah Barat Rp 1.100.000
27. Upah Minimum Kabupaten Banjarnegara Rp 1.112.500
28. Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Rp 1.101.600
29. Upah Minimum Kabupaten Batang Rp 1.270.000
30. Upah Minimum Kota Pekalongan Rp 1.291.000
31. Upah Minimum Kabupaten Pekalongan Rp 1.271.000
32. Upah Minimum Kabupaten Pemalang Rp 1.193.400
33. Upah Minimum Kota Tegal Rp 1.206.000
34. Upah Minimum Kabupaten Tegal Rp 1.155.000
35. Upah Minimum Kabupaten Brebes Rp 1.166.550

Comments

Post a Comment

Weblog ini dikunjungi ribuan orang tiap harinya. Terima Kasih atas Kunjungan Anda. Berikan kritik, saran, dan/atau tanggapanmu di kolom komentar. :-)

Popular posts from this blog

Video Malam Pertama Jodha Jalal Tanpa Sensor

-
Image
Seperti kita ketahui, Jodha akhirnya telah luluh dan mau bermalam pertama dengan Jalal. Hal ini terjadi di episode 246 ANTV. Namun sayang ANTV melakukan sensor yang sangat ketat. Hampir semua bagian romantis itu dipotong oleh tim sensor ANTV. Bagi yang penasaran dengan malam pertama Jalal Jodha episode 246 yang tanpa sensor bisa lihat si video di bawah ini:
Baca Selengkapnya »

Daftar Alamat Kanwil dan KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

-
Bagi yang butuh informasi alamat Kantor Lelang Negara di sini nih saya sajikan, lengkap seluruh Indonesia: Kantor Wilayah I Banda Aceh Jl. Tengku Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Banda Aceh 23001 Nanggroe Aceh Darussalam Telp. (0651) 28220, (0651) 28217 Fax . (0651) 28217   KPKNL BANDA ACEH Jl. Sultan Malikul Saleh No. 53-55 Lamlagang Banda Aceh Telp. (0651) 25292, (0651) 22362 Fax. (0651) 31121   KPKNL LHOKSEUMAWE Jl. Darussalam No. 3 Lhokseumawe Telp. (0645) 631600 Fax. (0645) 631234    
Baca Selengkapnya »

UU KUP UU PPh UU PPSP UU PPN dalam bahasa inggris (in english)

-
Mau nerjemahin undang undang dalam bahasa inggris bingung?berikut beberapa istilah undang-undang pajak dalam bahasa inggris. INDONESIAN TAXATION LAWS There are eight basic taxation laws in Indonesia  : Law regarding Taxation General Provisions and Procedures ( Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan or UU KUP)  Number 6 of 1983 as thirdly amended by the Law Number 28 of 2007.   Law regarding Income Tax  ( Undang-undang Pajak Penghasilan  or  UU PPh) Number 7 of 1983 as thirdly amended by Law Number 17 of 2000. Law regarding Value Added Tax (VAT) on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods ( Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah  or  UU PPN/PPn BM ) Number 8 of 1983 as secondly amended by Law Number 18 of 2000. Law regarding Land and Building Tax  ( Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan  or  UU PBB ) Number 12 of 1985 as firstly amended by the Law Number 12 of 1994. Law regarding Tax Collection
Baca Selengkapnya »