Lambatnya PAW Puan Maharani (Revolusi Mental) Melanggar Kode Etik
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai perlambatan pengeluaran surat pergantian antar waktu (PAW) Puan Maharani yang masih berstatus anggota DPR berpeluang sebagai pelanggaran etika dan hukum. Atas keterlambatan PAW Puan, kata dia, juga akan mempengaruhi sistem penganggaran pemerintah. ’’Harus dipercepat mengeluarkan PAW. Masalahnya rangkap jabatan akan mempengaruhi etika dan pelanggaran hukum dan implikasi perubahan budgeting,’’ terang Fahri Hamzah di gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Selatan, pada Jum’at (11/9).
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ia mengharapkan Puan memberikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR. Agar penghentian jabatan tersebut dapat diproses secara cepat dan meminimalisir adanya kekosongan jabatan di DPR.
’’Kadang susah untuk mengomentari publik tentang adanya kekosongan jabatan di DPR. Kendalanya yang bersangkutan belum mengundurkan diri ke DPR dengan menyerahkan surat administrasi tanda berhenti. Dan PAW untuk berhenti juga belum diberikan agar dapat diproses ke KPU, kemudian administrasinya diselesaikan oleh kementerian sekretaris negara,’’ terangnya. Politikus PKS itu memandang kemungkinan keterlambatan dari PDIP belum menentukan calon pengganti Puan.
’’Mungkin anggota yang tersumbat dari daerah pemilihan yang bersangkutan belum ada pergantiannya. Karena waktunya dinilai terlalu cepat untuk mencari calon. Tapi akan lebih baik, permasalahan ini cepat diselesaikan,’’ jelasnya.[eko/int/RiauPos]
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ia mengharapkan Puan memberikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR. Agar penghentian jabatan tersebut dapat diproses secara cepat dan meminimalisir adanya kekosongan jabatan di DPR.
’’Kadang susah untuk mengomentari publik tentang adanya kekosongan jabatan di DPR. Kendalanya yang bersangkutan belum mengundurkan diri ke DPR dengan menyerahkan surat administrasi tanda berhenti. Dan PAW untuk berhenti juga belum diberikan agar dapat diproses ke KPU, kemudian administrasinya diselesaikan oleh kementerian sekretaris negara,’’ terangnya. Politikus PKS itu memandang kemungkinan keterlambatan dari PDIP belum menentukan calon pengganti Puan.
’’Mungkin anggota yang tersumbat dari daerah pemilihan yang bersangkutan belum ada pergantiannya. Karena waktunya dinilai terlalu cepat untuk mencari calon. Tapi akan lebih baik, permasalahan ini cepat diselesaikan,’’ jelasnya.[eko/int/RiauPos]
