Penolakan Penutupan Dolly adalah Konsep PDI-P

Wisnu: Tolak Penutupan Dolly adalah Konsep PDI-P

SURABAYA, KOMPAS.com — Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana menyatakan, penolakan penutupan Gang Dolly pada 19 Juni mendatang bukanlah karena kepentingan pribadi.

Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep PDI-P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDI-P tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.

"Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi," katanya, Selasa (13/5/2014) sore.

Wisnu mengatakan, PDI-P sebagai partai yang berbasis "wong cilik" sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi di Dolly. Fakta itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak Dolly ada sekitar tahun 1966.

Karena itu, pihaknya atas nama partai menolak penutupan Dolly sampai ada konsep paling baik bagi warga sekitar dan para PSK sekaligus mucikarinya. Dia mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya memberikan pelatihan dan pesangon bagi PSK dan mucikari.

"Tapi, itu hanya solusi sementara, siapa yang menjamin jika usaha mereka akan berkembang dan mereka bisa terus hidup," ujarnya.