Total 21 Juta Suara Pilpres Bermasalah, Prabowo-Hatta Ajukan Bukti 1 Juta Dokumen ke MK

Panitera Mahkamah Konstitusi, Kasianur Sidauruk, menyatakan bahwa kelengkapan permohonan gugatan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi sudah lengkap. (Walaupun ada kesalahan tulis yang dibesar-besarkan oleh media Indonesia dan metro mini).

“Kuasa hukum Prabowo-Hatta mendaftarkan perkara tepat pada pukul 20.00 WIB. Setelah diperiksa, syarat-syarat sudah dilengkapi,” tutur Sidauruk setelah menerima kuasa hukum Prabowo-Hatta di tempat pendaftaran perkara MK, Jumat (25/7)

Sidauruk menyatakan bahwa mereka juga telah menerbitkan Tanda Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) dan mencatat mencatat permohonan pemohon dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP).

Karena telah memenuhi syarat, lanjut Sidauruk panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Telah Memenuhi Kelengkapan (APTMK). “Besok, kita akan mencatat APTMK ini di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Setelahnya, kita langsung terbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK).

Proses berikutnya sesuai aturan MK, menurut Sidauruk adalah penetapan sidang pertama yang dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah permohonan Prabowo-Hatta dicatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). “Sidang pertama dilakukan pada 6 Agustus karena hitungan hari kerja baru dimulai tanggal 4 Agustus. Putusan perkaranya paling lambat tanggal 21 Agustus, 14 hari sejak sidang pertama,”tandasnya.


Proses penyiapan berkas ini sendiri berlangsung di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang diawasi langsung oleh Prabowo-Hatta dan Tim Kuasa Hukum nya. Menurut Firman Wijaya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Hatta jumlah dokumen yang disiapkan nyaris menyentuh angka 1 juta dokumen dari 52 ribu saksi. Semua akan disorong ke MK sebagai bukti gugatan.

Ada juga bukti lain seperti rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu yang tidak diindahkan KPU di beberapa daerah. Seperti di Jawa Timur, DKI Jakarta dan beberapa daerah lain, serta rekaman video dari beberapa kecurangan yang terjadi, seperti di Papua dan beberapa daerah lain.

Totalnya ada 21 juta suara yang diperselisihkan.

*sumber: aktula.co, intriknews